Hak Pengelolaan (HPL) Ulasan Atas Kedudukan HPL

Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan atau HPL didalam tatanan peraturan pertanahan di Indonesia tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang, akan tetapi dapat ditemui didalam peraturan menteri, dalam hal ini tentu peraturan Menteri Agraria. Lalu seperti apakah kedudukan HPL ini? apakah HPL ini merupakan suatu hak atas tanah atau Hak Menguasai atas Tanah Negara? Sebagaimana kita ketahui didalam UUPA … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2010

Peraturan

Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 11 Tahun 2010 Judul Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Patrialis … Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri (Permen) Agraria / BPN No 9 Tahun 1965

Peraturan

PELAKSANAAN KONVERSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAHNEGARA DAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEBIJAKSANAANSELANJUTNYA Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1965 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah … Baca Selengkapnya

Hak Guna Usaha (HGU) ; Sebuah Ulasan

Hak Guna Usaha

Di Indonesia terdapat alas hak atas tanah yang digunakan oleh perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang bergerak dibidang pertanian, peternakan dan perikanan. Alas hak ini diberikan atas aktivitas usaha yang mereka lakukan diatas tanah negara, yang dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha atau disingkat HGU. Lalu apa pengertian HGU tersebut, bagaimana persyaratan untuk mendapatkan HGU … Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri (Permen) Agraria / BPN No 9 Tahun 1999

Peraturan

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemberian dan … Baca Selengkapnya

Peraturan Menteri (Permen) Agraria / BPN No 3 Tahun 1997

Peraturan

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Jenis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Judul Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tengan Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2015

Peraturan

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 28 Tahun 2015 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / … Baca Selengkapnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan

Pendaftaran Tanah Jenis Peraturan Pemerintah (PP) Entitas Pemerintah Pusat Nomor 24 Tahun 1997 Judul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendaftaran Tanah Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 1997 oleh Presiden RI (Soeharto) Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 08 Juli 1997 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara (Moerdiono) Berlaku 08 Oktober 1997 Tema Agraria Mencabut : Peraturan … Baca Selengkapnya